Monday, November 9, 2015

Salah Pilih Jamintel, Penegakan Hukum Era Jokowi Amburadul

Jadi belum cocok sebenarnya Kajati DKI menjabat Jamintel. Inilah kekeliruan Presiden Joko Widodo yang asal tandatangan Keppres tanpa menelusuri kinerja dan track record para JAM tersebut.


JAKARTA, Jaringnews.com - Kejaksaan Agung merotasi sejumlah pejabat eselon I yakni Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang dijabat Arminsyah, Jaksa Agung Muda ‎Tata Usaha Negara dijabat Bambang Setya Wahyudi, Jaksa Agung Muda Pidana Umum diduduki Noor Rochmad,Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyopramono dan Jaksa Agung Muda Intelejen dijabat Adi Toegarisman. Presiden Joko Widodo pun merestui nama-nama tersebut yang sebelumnya diusulkan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Sayangnya, sejumlah nama tersebut dinilai tidak kapabel dan berkualitas yang dipilih politisi Nasdem tersebut. Salah satunya yakni nama Adi Toegarisman selaku Jamintel. Menurut Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, track record Adi selama di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kurang mumpuni. "Catatan ICW, banyak kasus yang ditangani Kejati DKI mangkrak. Belum lagi uang pengganti kerugian negara yang belum diselesaikan. Tunggakan kasus juga masih banyak," kata Febri di Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Dirinya juga menilai, Kejaksaan Agung dalam melakukan fit and proper test pejabat eselon I tidak transparan. "Harusnya publik diinformasikan bahwa ada beberapa calon yang akan dirotasi. Sebutkan nama-namanya dan kriteria apa saja yang dapat menduduki eselon I. Kalau proses seleksi dilakukan tertutup, dikhawatirkan ada jual beli jabatan," imbuhnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, ICW menyoroti kinerja Kejati DKI Jakarta dalam dua tahun terakhir ini. "Hasilnya mengecewakan. Penyidikan kasus korupsi yang melibatkan kelas kakap di Pemda DKI juga tidak terselesaikan. Jadi belum cocok sebenarnya Kajati DKI menjabat Jamintel. Inilah kekeliruan Presiden Joko Widodo yang asal tandatangan Keppres tanpa menelusuri kinerja dan track record para JAM tersebut," tuturnya.

‎"Penegakan hukum di tangan Presiden Jokowi sudah mati suri. Bisa kacau negara ini. Presiden harus bertanggungjawab jika penegakan hukum di Indonesia bobrok," tandasnya.

Adapun beberapa kasus dugaan korupsi yang mangkrak di Kejati DKI yakni kasus anggaran pengadaan CCTV Monas, ‎kasus lahan Tower, kasus penjualan rumah dinas dokter Puskesmas Kelurahan Johar Baru. Lalu semasa menjabat Direktur Penyidikan di Pidsus, kasus yang ditangani Adi juga banyak yang mangkrak, seperti kredit fiktif Bank Permata, Refurbish Part PLN, Patal Bekasi, Kasus SHS serta Bibit di Kementerian Pertanian dan masih banyak lagi.

Atas kondisi demikian, Komisi III DPR turut menyayangkan rotasi pejabat eselon I yang seleksinya tidak transparan tersebut. ‎"Lagi-lagi pemerintah tidak menunjukkan niatnya dalam hal penegakan hukum. Ciri khas Presiden Joko Widodo ini suka asal tandatangan Keppres dengan tidak membaca secara rinci isinya. Bahaya sekali, apalagi rotasi ini soal pejabat institusi penegak hukum," kata anggota Komisi III, Desmond J Mahesa.

Desmond pun menantang Jaksa Agung untuk membeberkan prestasi dari nama-nama yang akan mengisi posisi Jaksa Agung Muda tersebut. "Sekalian LHKPN para JAM dan hasil tracking aset mereka harus dipaparkan. Karena nama-nama tersebut tidak asing dalam isu kontroversial yang ada di masyarakat. Untuk itu Jaksa Agung harus berani beberkan semuanya," tandasnya.

0 comments:

Post a Comment