Tuesday, October 6, 2015

Pengamat Ini Buktikan Pemerintahan Jokowi Mulai Merosot

Publicapos.com - Setahun berkuasa Rezim Jokowi, kehidupan politik nasional menunjukkan indikasi kemerosotan, antara lain:  (1) perpecahan parpol; (2) demokrasi tanpa pposisi; (3) reshuffle kabinet; (4) publik tidak puas  hasil Reshuffle; (6) kegaduhan politik; dan (7) negara gagal.
Demikian dikatakan pengamat politik Muchtar Effendi Harahap dalam pernyataan kepada Publicapos.com, Rabu (23/9). "Perpecahan parpol, khususnya PPP dan Golkar, sesungguhnya menjadi korban akibat intervensi Rezim Jokowi melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly," ungkap Muchtar. 

Kata Muchtar, Jokowi seharusnya bertanggungjawab untuk membangun tatanan politik sehat, dan politik kepartaian stabil tanpa perpecahan. "Sejatinya, dengan perpecahan parpol, hal itu sama saja kegagalan Jokowi sendiri menjadi kepala pemerintahan. Jokowi bahkan melakukan politik pembiaran atas perpecahan Parpol. Intinya,  Jokowi gagal membangun politik kepartaian," papar Muchtar.

Muchtar melihat, Rezim Jokowi  menghendaki tiada kekuatan oposisi di DPR. Semua kekuatan politik harus berkoalisi dengan Parpol pengusung. Intevensi Rezim dalam konflik internal dan perpecahan PPP dan Golkar ditujukan agar tidak menjadi Parpol oposisi terhadap Jokowi.

"Karena itu,dari ukuran pentingnya oposisi dalam demokrasi, Rezim Jokowi  tergolong anti-demokrasi, bukan pro demokrasi. Padahal demokrasi sejati syarat keberadaan oposisi di parlemen," jelas Muchtar.

Menurut Muchtar terjadi kegaduhan karena ulah Presiden Jokowi sendiri. Kegaduhan politik hingga kini masih belum berlalu.

"Setahun Rezim Jokowi berkuasa, hampir sepanjang perjalanannya diwarnai kegaduhan politik.  Mulai dari kisruh KPK – Polri, tumpang tindih pemberantasan korupsi, hingga komunikasi antar pejabat negara dinilai buruk. Dampak kegaduhan politik pun semakin melebar. Bahkan sektor ekonomi pun terkena imbasnya," ujar Muchtar.

Selain itu, Muchtar mengutarakan, negara gagal bermakna lembaga-lembaga pemerintahan gagal menjalankan tugas dan fungsi (disfungsional). Akibatnya, negara tidak bisa memenuhi tujuan negara sprt tertera dlm Pembukaan UUD 1945, termasuk memenuhi kebutuhan pokok  rakyat dalam sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.

"Negara gagal ini juga bisa dinilai dari kemerosotan  kondisi ekonomi dan politik di bawa Rezim Jokowi. Apa kondisi negara dan rakyat ke depan? Karena negara sudah gagal menjalankan tugas dan fungsi, kemerosotan kondisi ekonomi dan politik, tetap dlm kemerosotan dan 'kegelapan'," pungkas Muchtar.(dwm/ahn)

0 comments:

Post a Comment