Salawi = Semua Salah Jokowi

Ini Nilai Tukar atau Call Center????

Salawi = Semua Salah Jokowi

Mana ada cerita 12 orang pakai golok, kalah sama satu orang???

Salawi = Semua Salah Jokowi

Jika kucing kesayangan Anda mati, maka itu salah Jokowi. Apapun yang buruk menimpa Anda, itu karena Jokowi

Salawi = Semua Salah Jokowi

Jika kucing kesayangan Anda mati, maka itu salah Jokowi. Apapun yang buruk menimpa Anda, itu karena Jokowi

Salawi = Semua Salah Jokowi

Jika kucing kesayangan Anda mati, maka itu salah Jokowi. Apapun yang buruk menimpa Anda, itu karena Jokowi

Wednesday, November 18, 2015

Jumlah Orang Miskin di Masa Jokowi Bertambah, Kata Yusril

JAKARTA, WOL – Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra terus mengritik masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah menginjak satu tahun ini. Di antaranya jumlah orang miskin yang meningkat lebih dari 100 persen di masa pemerintahan Jokowi.

“Akhir zaman SBY jumlah orang miskin 16 juta. Setahun di bawah Jokowi angka itu meningkat jadi 38 juta,” kata Yusril melalui akun Twitter pribadinya, @Yusrilihza_Mhd, Kamis (29/10).

Cuitan Yusril ini untuk menanggapi salah satu follower yang mengomentari judul berita di salah satu media online di mana Yusril sebagai narasumbernya. Berita tersebut berjudul ‘Yusril Nilai Setahun Pemerintahan Jokowi Justru Banyak Kemunduran’.

Kemudian salah satu follower mengomentarinya dengan mempertanyakan data yang menyebutkan kemunduran dari pemerintahan Jokowi. Yusril pun menjawabnya dengan mengatakan jumlah orang miskin meningkat dari 16 juta menjadi 38 juta orang.

Salah seorang follower ada yang menyindir dengan menanyakan apakah kenaikan jumlah orang miskin itu bisa disebut keberhasilan. “Haha berhasil meningkatkan jumlah orang miskin,” ucap tokoh yang juga pakar hukum tata negara ini.(republika/data1)

Tuesday, November 17, 2015

Bila Pertemuan Jokowi-Obama Diatur Makelar, Indonesia Salah Pilih Pemimpin?

KONFRONTASI - Bila benar adanya pertemuan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama beberapa waktu lalu, bukan kunjungan diplomatik kepala negara yang bersifat saling membutuhkan tapi sekadar memenuhi nafsu pencitraan semata, sungguh memprihatinkan. 

Selain pertemuan itu tidak memiliki manfaat apapun dan Jokowi sendiri terpaksa harus segera meninggalkan tempat. Kabarnya, Jokowi sampai harus mengeluarkan fee dari kas negara, sebesar 80 ribu dolar AS kepada sebuah perusahaan PR di Las Vegas. 

Sialnya lagi pertemuan tersebut dianggap angin lalu saja oleh Obama dan publik AS. Malah,Washington Post koran terbesar di AS menulis liputanya dengan memuat foto Riyamizar Raycudu yang sedang memberi penghormatan di samping Sekretaris Pertahanan AS, Asthon B. Charter, dikira sebagai Jokowi. 

"Peristiwa pertemuan dan salah pemuatan foto ini adalah tragedi," kata pemerhati hukum dan politik dari Indonesia Reform, Martimus Amin (Sabtu, 7/11). 

Di satu sisi Jokowi telah menyelewengkan uang negara untuk membayar broker pertemuan di tengah krisis melanda Indonesia. Kemudian kesengajaan koran Wahsington Post memuat foto Jokowi yang menurutnya jelas pelecehan terhadap pemimpin Indonesia. 

"Tampaknya negara AS memandang pemimpin Indonesia yang berwibawa dan berbobot itu hanya Soekarno dan dari kalangan tentara saja," cetus Martimus. 

"Beginilah kalau salah pilih pemimpin, besar dampaknya yang mesti ditanggung bangsa dan negara. Celakanya pemimpin yang tidak berbobobot dan tidak becus akan selalu menyingkapi kekurangan dengan cara-cara represif," tukas dia seraya menyinggung Surat Edaran Penanganan Ujaran Kebencian sebagai hadian kepulangan Jokowi dari dari AS.[ian/rm]

Monday, November 16, 2015

Jokowi Digugat ke PN Jakpus karena Kabut Asap

JAKARTA – Kabut asap akibat kebakaran hutan kini mulai menipis, tepatnya sejak dimulainya musim hujan pada pekan lalu. Namun, pemerintah dinilai masih harus bertanggung jawab atas imbas bencana asap itu.

Ribuan orang, termasuk anak-anak, terkena penyakit ISPA usai menghirup asap. Bahkan, sejumlah warga tewas akibat bencana asap tersebut.

Oleh karena itu, sejumlah advokat menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan oleh Ricky K Margono, David Surya, Hendro Sismoyo, Lendry S Martio, Hendry A, Pongrekun, dan Christophorus Taufik.

Informasi yang diterima Okezone, Senin (9/11/2015), gugatan dilayangkan pada Kamis 5 November. Para penggugat kini sedang menunggu persidangan diagendakan.

Salah satu gugatan mereka yakni meminta PN Jakpus menyatakan Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Kesehatan bersalah karena gagal memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat, yakni tidak bisa menyediakan udara yang layak untuk kesehatan.

Selain itu, para advokat juga mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah konkret untuk pencegahan dan penanggulangan bencana kabut asap di Indonesia di masa yang akan datang. Sebab, kejadian seperti ini sudah terjadi berulang-ulang.

Kemudian, pemerintah juga mesti membongkar identitas perusahaan asing yang menjadi pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan.

Sunday, November 15, 2015

Ratusan KIS di Boyolali Salah Cetak, Kok Bisa?

Solopos.com, BOYOLALI - Ratusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah dibagikan kepada masyarakat Boyolali diketahui salah cetak. Namun, KIS tersebut dipastikan masih dapat digunakan oleh pemiliknya.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Mojosongo, Utami Wiji Hastuti, mengatakan KIS di Mojosongo sudah dibagikan kepada masyarakat sejak tanggal 30 September lalu.

Jumlah penerima KIS di Mojosongo sebanyak 807 orang, dari jumlah KIS yang telah dibagikan itu sebanyak 20% atau sekitar 161 KIS diketahui salah cetak.

“Kami menerima keluhan dari sejumlah penerima KIS di Mojosongo setelah mereka menerima kartu,” ujar Utami saat ditemui di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali, Jumat (6/11/2015).

Utami mengatakan ratusan KIS yang telah dicetak pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) itu diketahui salah dalam menulis tanggal lahir penerima. Selain itu, terjadi kesalahan dalam menulis fasilitas kesehatan (faskes) penerima.

“Warga Mojosongo yang sakit seharusnya dirawat oleh dokter yang membuka praktik di puskesmas Mojosongo. Namun, ternyata faskes KIS terlulis di puskesmas Musuk yang lokasi lebih jauh,” kata Utami.

Menurut Utami kesalahan cetak KIS itu dikeluhkan warga hingga akhirnya TKSK meminta Badan Penyelenggara Kesehatan Jaminan Sosial (BPJS) membuka pelayanan pegganti KIS yang salah cetak.

KIS yang salah cetak, lanjut dia, masih bisa digunakan oleh pemiliknya dengan syarat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat periksa ke dokter atau ke rumah sakit.

Senada diungkapkan TKSK Nogosari, Sunari. Menurut dia, penerima KIS di Nogosari sebanyak 2.624 orang. Dari penerima KIS tersebut sebanyak 20% atau sekitar 525 kartu yang telah dicetak diketahui salah cetak.

“Kesalahan mencatak KIS itu seperti salah menulis tanggal lahir pemilik dan faskes,” ujar Sunari.

Menurut dia, akibat KIS yang salah cetak itu salah seorang pasien pernah ditolak saat periksa ke dokter. Ia meminta kepada BPJS sebagai lembaga yang mendistribusikan KIS di Boyolali menginformasikan kepada semua puskesmas dan rumah sakit untuk tidak menolak pasien yang KIS diketahui salah cetak.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Unit Manajemen Kepesertaan dan Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengadaan Peserta BPJS Cabang Boyolali, Brianita Kusumasari, mengakui KIS yang telah diterbitkan Kemensos ada yang salah cetak.

Ia memastikan KIS yang salah cetak itu masih bisa digunakan oleh pemiliknya.

“Kami membuka pelayanan pemindahan lokasi faskes akibat salah cetak KIS di kantor setiap hari. Syarat pindah faskes yakni mengisi formulir, membawa KIS, fotokopi KK dan KTP,” kata dia.

Saturday, November 14, 2015

Golkar: Pemerintah Salah Bikin Proyeksi Penerimaan Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai, pemerintahan Jokowi-JK telah sedari awal keliru dalam menentukan proyeksi setoran pajak yang diterima pada tahun ini. 

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan, sebelum pasangan tersebut dilantik, Tim Transisi Jokowi-JK, pernah menyebutkan bahwa ada potensi pajak yang hilang sebanyak Rp 1.200 triliun. Uang sebesar itu tak sampai tersedot negara lantaran banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak secara semestinya. 

Pernyataan demikian, menurut Misbakhun, belakangan membuat pemerintahan Jokowi-JK menaikkan target penerimaan pajak untuk tahun 2015. Pada tahun lalu, target setoran pajak dipatok sebesar Rp 900 triliun. 

Ketika Jokowi-JK naik ke tampuk kekuasaan, target tersebut digenjot menjadi hampir sebesar Rp 1.300 triliun. Artinya, ada kenaikan sebesar 44 persen. 

"Harus dicari sumber, siapa yang memberikan masukan kepada Direktorat Pajak sehingga mengatakan bahwa pada saat transisi (pemerintahan SBY ke Jokowi) ada potensi pajak sebesar Rp 1.200 triliun yang belum dikaji. Itu harus dicari siapa biang keroknya (yang mengatakan) itu," ucap Misbakhun saat dihubungi, Kamis (5/11).

Bekas jajaran Tim Transisi Jokowi-JK, kata Misbakhun, harus menyebutkan secara gamblang siapa sumber informasi angka tunggakan pajak sebesar Rp 1.200 triliun itu. "Dicari, darimana dia sumber mengatakan itu sehingga kita sampai salah membikin proyeksi seperti ini," papar dia. 

Meskipun begitu, Misbakhun mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah memanggil Dirjen Pajak, kemarin. Namun, Misbakhun meminta Presiden agar segera berupaya maksimal dalam menggenjot penerimaan pajak. Dia menilai, tax amnesty dapat menjadi jawaban sementara bila pemerintah mempunyai pilihan-pilihan kebijakan yang terbatas.

Bertemu Jokowi, Fadli Zon Kritik Kabinet Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku sempat mengkritik Kabinet Kerja saat rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/11/2015) siang.

Dia menilai, Kabinet Kerja yang ada saat ini tidak cukup kuat untuk membantu Presiden dalam mengatasi persoalan.

"Saya sampaikan Presiden harus punya tim yang kuat, tidak punya beban politik. Kalau kabinet kuat, ini akan membantu Presiden. Selama ini, Presiden seperti kerja sendirian," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis siang.

Namun, Fadli mengaku tidak sampai memberikan masukan untuk kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Sebab, dia menyadari reshuffle adalah sepenuhnya hak prerogatif seorang presiden. (Baca: Kata Fahri Hamzah, Terlalu Kecil Proyek Gedung DPR "Ditukar" APBN 2016)

"Beliau angguk-angguk saja saat saya memberi masukan," kata Fadli.

Selain membahas mengenai Kabinet Kerja, lanjut Fadli, pertemuan yang diikuti oleh empat pimpinan DPR lainnya itu juga membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 yang disahkan oleh pemerintah dan DPR pada 30 Oktober. (Baca: Ini 5 Menteri Terbaik Jokowi-JK Versi Survei LSJ)

Salah satu yang jadi fokus pembahasan adalah penyertaan modal negara (PMN) ke badan usaha milik negara sebesar Rp 34,5 miliar. PMN itu diprotes oleh hampir semua fraksi di DPR.

Setelah lobi antara DPR dan pemerintah, diputuskan PMN dihapus dari RAPBN 2016. PMN akan dibahas lagi antara pemerintah dan komisi di DPR saat APBN Perubahan 2016. (Baca: Survei LSJ: Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-JK Menurun)

"Tanggapan beliau positif, apa yang menjadi hasil rapat paripurna harus dihargai. Dalam banyak hal, komunikasi politik diperlukan," ucap Fadli.

Friday, November 13, 2015

Video Dialog Jokowi di Amerika Jadi Bahan Guyonan Netizen

BataraNews.com – Dialog berbahasa Inggris antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para peserta forum di Brookings Institution Amerika, beredar di situs Youtube. Rekaman video berdurasi 5.47 menit tersebut menjadi guyonan para netizen.

Video tersebut dipublikasikan oleh MandongTV, pada 31 Oktober 2015. Apa dasar netizen membuatnya jadi guyonan?

Ini gambaran dialog yang terjadi antara Jokowi dengan peserta forum. Dalam diskusi tersebut dengan menggunakan teks pidato, Jokowi mengawali pemaparan kondisi Negara Indonesia.

Kemudian disambut tepuk tangan peserta dialog, tak berapa lama mantan Gubernur DKI Jakarta itu dipersilakan duduk oleh moderator (Mr. Richard Brush). Sang moderator pun menawarkan kepada Jokowi untuk menerima beberapa pertanyaan dari peserta diskusi.

“Do you have time answer the question”? tanya moderator

“Can be one or two… or three,” jawab Jokowi.

Sebelum pertanyaan diajukan, moderator memberi isyarat kepada Jokowi menggunakan translator penerjemah bahasa asing. Namun dengan penuh percaya diri, Jokowi enggan menggunakannya dan mempersilakan moderator melanjutkan dialog.

Kemudian salah seorang peserta dialog mengajukan pertanyaan. Namun penanya tidak tersorot kamera dalam video tersebut. Sang penanya meminta penjelasan kepada Jokowi terkait cara Indonesia agar investor asing mudah menanamkan modalnya di RI.

Tetapi setelah pertanyaan diajukan, Jokowi bukan langsung menjawab pertanyaan tersebut. Namun mempersilakan Menteri Pedagangan Thomas Lembong untuk menjawabnya.

“I want to test my ministry (saya ingin uji pengetahun menteri saya). Please answer the question (silakan ditanggapi Pak Menteri),” ucap Jokowi tertawa sambil menunjuk Thomas Lembong.

“But don’t speak longer than my speech (tapi jangan lebih panjang dari pidato saya),” sambung Jokowi.

Thomas Lembong pun langsung memberi respons dan menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris.

“Thank you Mr President,”… ujar Thomas.

Setelah memberi jawaban, moderator Richard Bush sedikit bercanda kepada Jokowi. “Saya salut dengan cara Anda (Jokowi) sebagai pemimpin. Anda bisa memerintahkan tanggung jawab, tapi tidak serta merta menyerahkan kekuasaan,” canda Bush.

Berlanjut pada pertanyaan kedua soal masa depan hubungan masyarakat Indonesia dan Amerika.

Lagi-lagi Jokowi menyerahkan kepada menterinya untuk menjawab pertanyaan tersebut. “Saya ingin mengetes lagi menteri saya, kali ini Menteri Luar Negeri. Tolong dijawab,” tutur Jokowi sambil tersenyum dan kembali mengundang gelak tawa peserta diskusi. Kemudian Menlu Retno Marsudi pun memberikan respons dan menjawab pertanyaan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, sudah 75,207 yang menyaksikan video ini. 204 mengapresiasi dengan memberi simbol jempol, sedangkan 1,206 memberi tanda jempol terbalik.

Melihat video tersebut, sejumlah netizen berkomentar. Umumnya mereka memberi tanggapan negatif atas apa yang disajikan di video itu. Berikut komentar para netizen:

F Faizal

Forum seperti harusnya jadi ajang untuk menunjukan kepemimpinan dan sekaligus paparan visi dan misi negara terkait hubungan bilateral dua negara. Dalam scope lebih kecil lagi bisa dikaitkan dengan hub antar lembaga penyelenggara dengan pihak Indonesia.

Sayang presiden Jokowi kurang mampu menyampaikan aspirasi nya. Mungkin karena bahasa Inggris yang kurang baik dan tidak paham pertanyaannya, atau memang karena tidak menguasai ranah pertanyaan tersebut.

iwan jib cikarang

Enggak usah malu malu pak, mending minta penerjemah. daripada ngaku iso ning ra iso malah malu maluin. coba jujur sama diri sendiri itu lebih bermartabat

eko ari prabowo

Lihat gesturnya kelihatan sekali dia sangat tdk nyaman seperti org yg “terbully” :-)

Raditya Mohammer Khadaffi

Hhmmm… Bagaimana yah? Jujur aja, lebih bijak lagi klo pak Jokowi mau fair dan tak malu utk pake transleter. Masih bnyak kok kepala negara yg pke transleter. Jd ga perlu gengsi, pasalnxa ini menyamgkut kredibilitas bangsa. Memang, tepat sbgian menyuruh menterinya menjelaskan di setiap pertanyaan, cuma alangkah bijaknya bila pemimpin juga ikut mengerti.

Teta Sam

Pak Presiden pasti akan memperbaiki diri, harapan rakyat Indonesia besar padanya, tapi anda2 jangan menjelekan presiden RI yang sah secara konstitusi. semoga Presiden Jokowi semakin sehat dan bijaksana.

Duh, Jokowi tak Dianggap sebagai Presiden oleh Sejumlah Menteri, Ini Buktinya

Intelijen – Para menteri di Kabinet Kerja, yang berpolemik di media massa menjadi bukti bahwa sejumlah menteri tidak menghargai Joko Widodo sebagai presiden. Bahkan ada sejumlah menteri yang menganggap Jokowi bukan presiden.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Zainal Abidin kepada intelijen (04/11). “Kemarahan Jokowi yang meminta para menteri tidak membuat gaduh, menjadi pertanda, mantan Wali Kota Solo itu tidak dianggap sebagai Presiden. Kejadian seperti itu tidak ada di era SBY bahkan Gus Dur,” ungkap Zainal Abidin.

Zainal pesimis perintah Jokowi itu akan dijalankan para menteri. “Permintaan Jokowi itu akan tetap diabaikan beberapa menteri. Lihat saja setelah ada peringatan dari Presiden Jokowi, masih tetap saja gaduh,” ungkap Zainal.

Menurut Zainal, kegaduhan itu bukan karena para menterinya yang “salah”, tetapi sosok Jokowi yang dianggap kurang berwibawa dan tegas. “Ketegasan Jokowi masih dipertanyakan. Buktinya beberapa pejabat setingkat Direktur BUMN saja berani melawan seorang menteri yang juga anggota kabinet,” beber Zainal.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan para menteri dalam rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Senin (02/11). Saat membuka rapat, Presiden memperingatkan para menteri agar tak sembarang bicara sehingga membuat gaduh.

Presiden Jokowi mencontohkan, apabila ada perbedaan pendapat terkait suatu kebijakan, harus disampaikan dalam rapat internal. Jangan sampai, perbedaan itu justru disampaikan di luar rapat ketika keputusan sudah diambil.

“Silakan menyampaikan kalau setuju atau tidak setuju itu dalam rapat. Jangan sampai, sudah diputuskan dalam rapat, di luaran masih ada yang berbunyi tidak setuju,” tegas Jokowi.

Thursday, November 12, 2015

Sudah Marahi Menteri tapi Masih Saja Gaduh, Pertanda Jokowi tak Dianggap sebagai Presiden

POSMETRO INFO - Para menteri di Kabinet Kerja, yang berpolemik di media massa menjadi bukti bahwa sejumlah menteri tidak menghargai Joko Widodo sebagai presiden. Bahkan ada sejumlah menteri yang menganggap Jokowi bukan presiden.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Zainal Abidin kepada intelijen (04/11). “Kemarahan Jokowi yang meminta para menteri tidak membuat gaduh, menjadi pertanda, mantan Wali Kota Solo itu tidak dianggap sebagai Presiden. Kejadian seperti itu tidak ada di era SBY bahkan Gus Dur,” ungkap Zainal Abidin.


Zainal pesimis perintah Jokowi itu akan dijalankan para menteri. “Permintaan Jokowi itu akan tetap diabaikan beberapa menteri. Lihat saja setelah ada peringatan dari Presiden Jokowi, masih tetap saja gaduh,” ungkap Zainal.

Menurut Zainal, kegaduhan itu bukan karena para menterinya yang “salah”, tetapi sosok Jokowi yang dianggap kurang berwibawa dan tegas. “Ketegasan Jokowi masih dipertanyakan. Buktinya beberapa pejabat setingkat Direktur BUMN saja berani melawan seorang menteri yang juga anggota kabinet,” beber Zainal.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan para menteri dalam rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Senin (02/11). Saat membuka rapat, Presiden memperingatkan para menteri agar tak sembarang bicara sehingga membuat gaduh.

Presiden Jokowi mencontohkan, apabila ada perbedaan pendapat terkait suatu kebijakan, harus disampaikan dalam rapat internal. Jangan sampai, perbedaan itu justru disampaikan di luar rapat ketika keputusan sudah diambil.

“Silakan menyampaikan kalau setuju atau tidak setuju itu dalam rapat. Jangan sampai, sudah diputuskan dalam rapat, di luaran masih ada yang berbunyi tidak setuju,” tegas Jokowi. 

Jokowi Datang, Warga Palangkaraya Dibuat Susah

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Palangkaraya ternyata tidak lantas disambut suka cita semua warga. Saat Jokowi meninjau pembangunan sekat kanal di ujung Jembatan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah jalan utama yang menghubungkan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Palangkaraya terpaksa ditutup. Akibatnya, kemacetan total tak terhindarkan. Setidaknya antrean mobil dan motor menumpuk sepanjang 3 km.

"Bikin warga ada yang marah-marah. Jalan terganggu padahal ada yang mau ke rumah sakit. Jokowi bikin susah warga," ujar Adi (26 tahun) salah satu pengemudi mobil yang menunggu di tepi jalan, Sabtu (31/10). 

Adi menyayangkan pihak keamanan yang menutup jalan. Padahal, jalan yang ditutup merupakan jalan utama antarprovinsi. Dia malah menilai, kedatangan Jokowi menambah kesusahan yang dialami warga.

Meski demikian, ada juga warga yang menyambut baik kedatangan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Kedatangan Jokowi, dinilai bentuk kepedulian terhadap korban asap dan bentuk keseriusan dalam menangani bencana asap. Ketua Pospera Kalteng Alisae Sumandie menilai, kepulangan Jokowi dari AS yang lebih cepat demi tangani asap, memberikan harapan bagi warga yang terpapar asap selama lebih dari 3 bulan. 

"Saya kira beliau tidak terlambat ke sini. Dulu sudah pernah juga. Artinya Jokowi sudah peduli," ujar Alisae.

Wednesday, November 11, 2015

Lima Evaluasi PKS untuk Setahun Pemerintahan Jokowi

VIVA.co.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4, selama dua hari di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat. Dalam Mukernas ini, PKS tak hanya membahas pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) namun juga mengevaluasi satu tahun kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ada banyak catatan positif dan negatif yang dinilai PKS masih terbengkalai dan menyisakan pekerjaan rumah di masa kepemimpinan Jokowi-JK. Presiden PKS, Sohibul Iman, merangkumnya dalam lima catatan kritis untuk Jokowi-JK. 

Pertama, pemerintah belum menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam mengelola perekonomian nasional. Target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam Nawacita sebesar 7 persen per tahun semakin jauh dari yang diharapkan. Apalagi, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanya mampu tumbuh 4,6-4,7 persen di kuartal I dan II dan hanya 4,9 persen di kuartal III.

"Capaian ini adalah prestasi terburuk selama 6 bulan terakhir. Empat komponen pertumbuhan ekonomi yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi dan ekspor mengalami pelemahan," kata Sohibul, Selasa, 3 November 2015.

Kedua, PKS menilai, belanja pemerintah yang masih dalam kontrol belum optimal dijalankan. Sehingga, fungsi APBN sebagai kebijakan antisiklis ketika pertumbuhan ekonomi melambat belum efektif dijalankan.

"Di samping itu, asumsi makro ekonomi dalam APBNP 2015 dan RAPBN 2016 kurang realisitis sehingga APBN sebagai jangkar kebijakan fiskal kehilangan kredibilitasnya di mata publik dan pasar," ujar pria yang akrab disapa Kang Iman tersebut.

Karena itu, lanjut Sohibul, PKS memberikan 18 catatan kritis terhadap RAPBN 2016. PKS juga lantang menyuarakan hal itu pada Sidang Paripurna hingga dengan berat hati PKS menerima RAPBN 2016 dengan catatan.

Evaluasi ketiga, PKS menilai pemerintah belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang mengalami penurunan dengan ditandai makin meningkatnya jumlah masyarakat miskin. 

"Periode September 2014-Maret 2015, BPS menyatakan ada tambahan jumlah orang miskin sebesar 860 jiwa," kata dia.

Sohibul menyampaikan, pemerintah tidak memperhatikan kebijakan proteksi dan promosi masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga mereka kurang terlindungi dari guncangan atau shock ekonomi baik dari dalam maupun luar.

Catatan ke-empat, dalam penegakan hukum. Menurut Sohibul, pemerintah tidak optimal melakukan konsolidasi antarpenegak hukum sehingga agenda penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi terlihat belum solid.

"PKS terus mendorong pemerintah supaya lebih optimal menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan masyarakat. Harus ada upaya yang lebih baik dalam memitigasi konflik horizontal yang bernuansa SARA seperti yang terjadi di Tolikara, Papua dan Aceh Singkil," ujarnya menambahkan.

Lalu catatan PKS yang terakhir, mereka mendorong cepatnya proses konsolidasi politik agar tercipta stabilitas politik nasional. Karena itu adalah landasan terbangunnya stabilitas perekonomian dan keamanan nasional.

"Konsolidasi dan komunikasi politik yang intensif adalag kuncinya."

Tuesday, November 10, 2015

Semua Salah Jokowi', Presiden Dibully Gara-gara Video Ini

Presiden Jokowi nampaknya harus lebih bersabar menghadapi kritikan dari banyak pihak dalam setahun pemerintahannya. Memang, tidak semua masyarakat puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi-JK, hal ini terlihat dari banyaknya bully-an terhadap presiden di sosial media. Perlu diketahui, tidak semua pengritik Jokowi tersebut adalah haters, sebab, ada pula pemilih pasangan Jokowi-JK saat Pilpres 2014 lalu yang mengaku kecewa dan mendorong kinerja Kabinet Kerja lebih optimal dengan cara mereka masing-masing. 

Yang terbaru, Presiden Jokowi kembali dibully saat melakulan dialog dengan sejumlah akademisi di Brookings Institutions, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Jokowi menyampaikan pidato dan membuka kesempatan tanya jawab. Saat mendapat pertanyaan, Presiden dengan bercanda mengatakan akan menyuruh menterinya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tak pelak, candaan Jokowi itu dianggap bahwa Presiden tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan pada forum bergengsi itu. "Forum seperti itu harusnya jadi ajang untuk menunjukkan kepemimpinan dan sekaligus paparan visi dan misi negara terkait hubungan bilateral dua negara.

Dalam scope lebih kecil lagi bisa dikaitkan dengan hubungan antar lembaga penyelenggara dengan pihak Indonesia. Sayang presiden Jokowi kurang mampu menyampaikan aspirasinya. 

Mungkin karena Bahasa Inggris yang kurang baik dan tidak paham pertanyaannya, atau memang karena tidak menguasai ranah pertanyaan tersebut," tulis seorang netizen mengomentari. "Saya geli sekaligus sedih ngeliat ini. Kalau memang nggak bisa bahasa Inggris, silakan pakai alat penerjemahnya. Entah dia nggak ngeh atau gengsi.

Kayaknya beliau lupa kalau beliau itu Presiden RI. Acara talkshow atau wawancara bisa dihentikan kalau dia mau," tambah yan lainnya. Di sisi lain, adapula netter yang membela Jokowi dengan membalas bahwa hal itu hanya candaan untuk mencairkan suasana. "Belum paham selera humor Pak Jokowi aja Masnya. Bad taste, indeed," tulis seorang membela. "Sila Anda lihat video lengkapnya di akun yutub Brookling Institutions, agar Anda paham bahwa Pak Jokowi understood the convo, bahkan ketika Pak Tom Lembong alpa menjelaskan tentang port Batam, Pak JKW langsung menyela mengingatkan, agar Pak Tom dengan flawless Englisnya bisa bicara lebih detil ke sang penanya," tambah yang lain. Berikut ini video wawancara Presiden Jokowi yang mendapat cercaan netter.

Monday, November 9, 2015

KontraS: Setahun Memimpin, Jokowi Tak Paham Isu HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Belum ada satu pun gebrakan Joko Widodo untuk menuntaskan kasus hak asasi manusia selama satu tahun memimpin Indonesia. Jokowi bukan hanya dinilai tak paham pada isu-isu HAM, tapi juga tak bisa mengatur para pembantunya yang menangani kasus pelanggaran HAM. 

Penilaian tersebut diberikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Menurut Koordinator KontraS Haris Azhar, setahun ini penyelesaian kasus HAM sama sekali tak ada kemajuan.

Padahal sebelum Jokowi memimpin, KontraS sudah memberi banyak masukan soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada penegakan HAM, KontraS sempat dimintai masukan saat tim Jokowi menyusun dan menyempurnakan Nawa Cita.

"Kami saat itu didatangi tim kampanye Jokowi, dimintai masukan," kata Haris kepada CNN Indonesia. 

Begitu Jokowi memenangi pemilihan presiden, tim transisi yang dibentuk Jokowi juga kembali meminta masukan. Ada beberapa masukan dari KontraS yang diakomodasi dalam dokumen Nawa Cita, misalnya soal penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu.  

Namun setelah itu Haris tidak tahu hasil atau implementasi atas masukan dari KontraS itu. Menurutnya, masukan yang diberikan KontraS saat ini tidak dijalankan, justru diselewengkan.

Haris menyebut Jaksa Agung M Prasetyo yang seharusnya bertanggung jawab pada penyelesaian kasus HAM. Namun masalahnya, kata Haris, Jaksa Agung bekerja sendiri tanpa berkoordinasi dengan Jokowi. Sementara Jokowi sejak awal memang kurang memahami isu HAM. 

"Ini yang saya bilang, (Jokowi) tak mengerti, tak paham, dan tidak bisa mengontrol (bawahannya)," kata Haris. Jokowi, tuduh Haris, hanya tahu soal ekonomi.

Padahal untuk jadi seorang Presiden, kata Haris, dibutuhkan sosok yang bisa menjadi pengatur bagi orang-orang yang mengerti segala hal, mulai dari HAM, ekonomi, sampai hukum dan politik.

Jokowi, menurut Prasetyo, sejak awal sudah salah memilih para pembantu, khususnya Jaksa Agung yang jadi ujung tombak penuntasan kasus HAM.

"Dia pilih Jaksa Agung yang tak mengerti HAM," ujar Haris. 

Selama ini, kata Haris, Jaksa Agung hanya banyak bicara soal rekonsiliasi kasus HAM yang belum ada payung hukumnya. "Saya tak mengerti rujukannya apa," ujar Haris.

Haris menyimpulkan, kinerja Jokowi soal HAM setahun ini nihil. Tolak ukurnya adalah masih adanya pemidanaan atau kekerasan yang menimpa pembela HAM. Contoh buruk yang terbaru adalah kasus tewasnya petani dan aktivis antitambang Salim Kancil.

Memang, kata Haris, kasus pelanggaran HAM tak terjadi atas perintah Jokowi. Namun masih terjadinya kasus tersebut, menurut Haris, adalah gambaran bahwa Jokowi tak bisa mengontrol penegak hukum.
Lihat juga:Suciwati: Kasus Munir Tolak Ukur Komitmen Jokowi Soal HAM
Haris berpendapat, tahun pertama Jokowi memimpin lebih fokus untuk bagi-bagi jabatan bagi para pendukungnya. Bukan hanya partai politik pendukung yang mendapat jatah, tapi juga relawan.

Sementara soal pemberian grasi ke tahanan politik Papua, menurut Haris lebih ke pencitraan. “Kalau mau beri grasi, beri saja. Memang harus Jokowi yang memberi (grasi)," kata dia. 

Oleh karena itu sisa waktu empat tahun pemerintahan Jokowi diharap Haris bisa dimanfaatkan untuk menjalankan kebijakan positif soal HAM.

“Tak usah takut penjahat-penjahat HAM," kata Haris. Bila perlu, ujarnya, singkirkan mereka yang menghalangi penegakan kasus pelanggaran HAM pada perombakan kabinet jilid II. 

“Jokowi harus punya rencana lebih lugas dan tegas,” ujar Haris. 

Ia mengatakan rakyat pasti mendukung jika Jokowi menegakkan kasus-kasus HAM. Meski demikian, Haris pesimistis rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa menuntaskan kasus HAM apalagi sampai membentu pengadilan ad hoc HAM.

Jaksa Agung Prasetyo sebelumnya menyatakan kasus pelanggaran HAM berat tak bisa diselesaikan lewat pendekatan yudisial. Ia berpendapat akan lebih efektif untuk melakukan rekonsiliasi kolektif.

“(Rekonsiliasi) jadi cara agar kita tidak lagi tersandera dengan beban masalah masa lalu seperti pelanggaran HAM,” kata dia. (sur/agk)

Setahun Jokowi-JK, pemerintah dinilai lemah hadapi ancaman terhadap KPK

Presiden Joko Widodo diminta lebih berani dan lebih tegas dalam menghadapi apa yang disebut sebagai upaya-upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Upaya pelemahan KPK" menjadi salah satu sorotan evaluasi setahun pemerintahan Joko Widodo, yang ketika berkampanye di pilpres 2014 antara lain menjanjikan pemberantasan korupsi, salah satu ancaman dan masalah kronis yang membelit Indonesia.

Tapi dalam perjalanannya selama 12 bulan memerintah, Presiden Jokowi memilih Budi Gunawan, figur "kontroversial" sebagai calon kapolri.

Di bawah pemerintahan Jokowi pula muncul usul perubahan UU KPK, yang isinya antara lain membatasi umur lembaga antikorupsi hanya sampai 12 tahun.
Kritik dan kecaman yang meluas membuat presiden kemudian memutuskan menunda pembahasan RUU KPK.

"Pemilihan Budi Gunawan, isu mengenai revisi RUU KPK, dan agenda pelemahan KPK, itu merupakan implikasi langsung dari kegagalan Jokowi untuk membangun blok politik yang kuat dalam menghadapi blok kekuatan poltik yang korup yang selama ini menjadi masalah yang fundamental di Indonesia," kata Adnan Topan Husodo pegiat dari Indonesian Corruption Watch (ICW).


'Bermain di dua karang'

Berbagai elemen menyatakan dukungan terhadap KPK, salah satu lembaga pemberantas korupsi di Indonesia.

Adnan menilai pelemahan KPK itu akan menguntungkan parpol, politisi dan pengusaha yang sebagian merupakan pendukung Jokowi.

Menurut Adnan, KPK menjadi sasaran, karena selama ini KPK memiliki rekam jejak pemberantasan korupsi yang mengancam upaya untuk melakukan eksploitasi sumber daya ekonomi politik secara leluasa.
Adnan memperkirakan upaya pelemahan ini akan terus berlanjut jika posisi tawar Jokowi masih lemah.

"Kita harus dorong Jokowi untuk lebih berani mengatakan tidak dan mengganti orang-orang terdekatnya yang memiliki agenda lain di luar agenda Nawa Cita yang ia janjikan. Jangan terlalu lama mengambil keputusan," kata Adnan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, menilai Jokowi tidak tegas menolak keinginan parpol pengusungnya, meski berbeda dengan kebijakan pemerintah.

Jokowi naik sebagai presiden antara lain dengan janji menggalakkan pemberantasan korupsi.

"Saya melihat gaya kepemimpinan Jokowi ini berusaha untuk bermain di antara dua karang. Misalnya seperti revisi UU KPK yang tidak dibatalkan tetapi menunda, menunjukkan ada kompromi," kata Wardani.
"Jika pendekatan ini terus berulang, maka akan melelahkan ... kita ingin melihat adanya ketegasan dalam pemberantasan korupsi, penegakkan HAM, dan tata kelola pemerintah yang lebih akuntabel dan lebih transparan," jelas Wardani.

Salah Pilih Jamintel, Penegakan Hukum Era Jokowi Amburadul

Jadi belum cocok sebenarnya Kajati DKI menjabat Jamintel. Inilah kekeliruan Presiden Joko Widodo yang asal tandatangan Keppres tanpa menelusuri kinerja dan track record para JAM tersebut.


JAKARTA, Jaringnews.com - Kejaksaan Agung merotasi sejumlah pejabat eselon I yakni Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang dijabat Arminsyah, Jaksa Agung Muda ‎Tata Usaha Negara dijabat Bambang Setya Wahyudi, Jaksa Agung Muda Pidana Umum diduduki Noor Rochmad,Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyopramono dan Jaksa Agung Muda Intelejen dijabat Adi Toegarisman. Presiden Joko Widodo pun merestui nama-nama tersebut yang sebelumnya diusulkan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Sayangnya, sejumlah nama tersebut dinilai tidak kapabel dan berkualitas yang dipilih politisi Nasdem tersebut. Salah satunya yakni nama Adi Toegarisman selaku Jamintel. Menurut Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, track record Adi selama di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kurang mumpuni. "Catatan ICW, banyak kasus yang ditangani Kejati DKI mangkrak. Belum lagi uang pengganti kerugian negara yang belum diselesaikan. Tunggakan kasus juga masih banyak," kata Febri di Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Dirinya juga menilai, Kejaksaan Agung dalam melakukan fit and proper test pejabat eselon I tidak transparan. "Harusnya publik diinformasikan bahwa ada beberapa calon yang akan dirotasi. Sebutkan nama-namanya dan kriteria apa saja yang dapat menduduki eselon I. Kalau proses seleksi dilakukan tertutup, dikhawatirkan ada jual beli jabatan," imbuhnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, ICW menyoroti kinerja Kejati DKI Jakarta dalam dua tahun terakhir ini. "Hasilnya mengecewakan. Penyidikan kasus korupsi yang melibatkan kelas kakap di Pemda DKI juga tidak terselesaikan. Jadi belum cocok sebenarnya Kajati DKI menjabat Jamintel. Inilah kekeliruan Presiden Joko Widodo yang asal tandatangan Keppres tanpa menelusuri kinerja dan track record para JAM tersebut," tuturnya.

‎"Penegakan hukum di tangan Presiden Jokowi sudah mati suri. Bisa kacau negara ini. Presiden harus bertanggungjawab jika penegakan hukum di Indonesia bobrok," tandasnya.

Adapun beberapa kasus dugaan korupsi yang mangkrak di Kejati DKI yakni kasus anggaran pengadaan CCTV Monas, ‎kasus lahan Tower, kasus penjualan rumah dinas dokter Puskesmas Kelurahan Johar Baru. Lalu semasa menjabat Direktur Penyidikan di Pidsus, kasus yang ditangani Adi juga banyak yang mangkrak, seperti kredit fiktif Bank Permata, Refurbish Part PLN, Patal Bekasi, Kasus SHS serta Bibit di Kementerian Pertanian dan masih banyak lagi.

Atas kondisi demikian, Komisi III DPR turut menyayangkan rotasi pejabat eselon I yang seleksinya tidak transparan tersebut. ‎"Lagi-lagi pemerintah tidak menunjukkan niatnya dalam hal penegakan hukum. Ciri khas Presiden Joko Widodo ini suka asal tandatangan Keppres dengan tidak membaca secara rinci isinya. Bahaya sekali, apalagi rotasi ini soal pejabat institusi penegak hukum," kata anggota Komisi III, Desmond J Mahesa.

Desmond pun menantang Jaksa Agung untuk membeberkan prestasi dari nama-nama yang akan mengisi posisi Jaksa Agung Muda tersebut. "Sekalian LHKPN para JAM dan hasil tracking aset mereka harus dipaparkan. Karena nama-nama tersebut tidak asing dalam isu kontroversial yang ada di masyarakat. Untuk itu Jaksa Agung harus berani beberkan semuanya," tandasnya.